Beranda
Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban luka dalam rangkaian aksi tersebut. Korban tidak hanya berasal dari kalangan peserta aksi, tetapi juga masyarakat dan petugas kepolisian.
"Kita semua prihatin dengan adanya korban luka. Namun, perlu kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa korban tidak hanya ada di peserta aksi. Sebanyak 39 warga juga ikut menjadi korban dan sempat mendapatkan perawatan dari petugas kesehatan yang bersiaga di DPRD. Selain itu, sebanyak 60 personel Polda DIY dan Polresta Yogyakarta yang bertugas melayani jalannya aksi juga mengalami luka-luka serius," ujar Langgeng di Mapolda DIY.
Dia menyebut sejumlah anggota mengalami patah tulang dan luka robek akibat kekerasan serta lemparan benda tumpul.
12 Kasus Masuk Tahap Penyidikan
Kapolda menjelaskan, kehadiran personel Polri di lapangan bertujuan memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman tanpa mengganggu hak warga negara lainnya.
Menurutnya, sesuai arahan Kapolri Jenderal Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Polda DIY berkomitmen menjaga konstitusi, ketertiban, dan stabilitas keamanan di Yogyakarta.
Saat ini, Polda DIY tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam rangkaian aksi tersebut. Sebanyak 12 kasus telah masuk tahap penyidikan, termasuk satu kasus yang ditangani Polresta Yogyakarta terkait kepemilikan senjata tajam dengan tersangka berinisial W.
"Sebagaimana arahan Bapak Kapolri dan Bapak Gubernur DIY, kami berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dalam peristiwa 20 dan 28 Oktober lalu. Setiap tindakan kekerasan, perusakan, maupun perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana akan kami tindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada," tegasnya.
Anggota Polri yang Melanggar Juga Diproses
Langgeng menegaskan, komitmen penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga terhadap anggota internal kepolisian.
Apabila ditemukan anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, penindakan akan dilakukan melalui mekanisme kode etik maupun disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
"Tidak ada yang kebal terhadap proses hukum. Apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan kami proses melalui mekanisme kode etik maupun disiplin. Begitu pula terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," lanjutnya.
Untuk memastikan objektivitas penanganan perkara, pengawasan dilakukan secara internal oleh Itwasda serta melibatkan pengawasan eksternal dari Kompolnas melalui surat Nomor B/384/XI/RES.1.1./2026.
Selain itu, Polda DIY juga telah bersurat kepada Komnas HAM untuk meminta asistensi penanganan kasus melalui surat Nomor B/383/XI/RES.1.1./2026 tertanggal 6 November 2026.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Polda DIY dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Polda DIY menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab serta tidak disertai tindakan kekerasan, perusakan, maupun perbuatan yang melanggar hukum.
Polda DIY juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar melihat rangkaian peristiwa tersebut secara utuh dan objektif berdasarkan fakta.
Penegakan hukum yang dilakukan, ditegaskan bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tindakan anarkis mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Posting Komentar